Barometernews.com, Lampung Selatan – Maraknya fenomena organisasi, baik LSM maupun Ormas dari luar Lampung Selatan yang terkesan ‘mengobok-obok’ daerah Bumi Khagom Mufakat, mendapat respon dari sejumlah organisasi di daerah paling ujung Pulau Sumatera ini.
Betapa tidak, Wakil Ketua Aliansi Kearifan Lokal Lampung (AKLI), Marno mempertanyakan ada maksud kepentingan apa dibalik semuanya. Karena kata pria yang familiar disapa Kang Marno ini, koreksi dari lembaga control sosial, idealnya supaya dapat dilakukan dan fokus pada daerahnya sendiri dahulu.
“Kalau sudah bagus untuk daerah kita sendiri, maka layak diapresiasi melebarkan sayap ke daerah lain. Jadi jangan layaknya semut di seberang lautan terlihat, tapi gajah depan mata sendiri luput,” ujar Kang Marno, Jumat 25 Juli 2025.
Didalam kesempatan itu, Pria asli kelahiran Lampung Selatan ini menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Lampung Selatan untuk bersama-sama bersatu padu merapatkan barisan memberikan kontribusi nyata untuk mendukung program pembangunan Lampung Selatan Maju.
“Saya yakin dan percaya, bahwa pimpinan kita di Lampung Selatan akan lebih mengedepankan pemberdayaan untuk elemen masyarakat Lampung Selatan lebih dahulu, dibandingkan yang dari luar. Hanya saja kita bersama-sama perlu adanya kesepakatan dan setuju, untuk turut serta mendukung dan mensukseskan program pembangunan,” imbuhnya.
“Masa iya, kita orang sini (Lampung Selatan,red) bisa legowo daerah kita sendiri sampe diobok-obok oleh orang luar. Mending juga hal tersebut benar adanya sesuai fakta. Kuncinya, asalkan kita bisa kompak, saya haqul yakin orang sendiri yang bakal lebih diprioritaskan untuk diberdayakan,” sambung Kang Marno.
Disamping itu, Kang Marno juga mengkritisi atas penyampaian kritik oleh elemen dari luar Lampung Selatan itu yang tidak berbasis fakta, data serta informasi yang kompeten. Alhasil, terus kang Marno, yang terjadi malah pembelokan fakta dan disinformasi yang berujung pada kegaduhan.
“Yang seperti ini kan yang jadinya hanya buat Gaduh saja. Yang disampaikan itu apa? Opini pribadi, atau asumsi. Kritik yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah koreksi yang bersifat konstruktif berbasis fakta dan data yang disertai oleh indikator yang kuat,” tukasnya.
Diungkapkannya, bahwa beberapa indikator lelang yang dikondisikan antara lain, umumnya hanya ada 1 atau 2 peserta lelang yang lolos administrasi. Kemudian, terus kang Marno, pemenang lelang selalu itu-itu saja. Kemudian, harga penawaran selalu mendekati HPS.
“Mestinya kan ada indikator, disertai fakta dan data. Lha wong ini saat kita cek, peserta lelang dari 15-20 peserta yang mengikuti. Bagaimana bisa seperti itu disebut pengondisian. Apalagi tudingan sepihak itu bawa-bawa nama baik bapak bupati Radityo Egi Pratama. Kami sebagai masyarakat Lampung Selatan sangat menyesalkan hal seperti itu,” pungkasnya.
(*)